Ketum GNPK RI : Apabila Ada Oknum Yang Bermain Kita Langsung Tindak Tegas

oleh

PALEMBANG, LENSASRIWIJAYA.COM Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) memberikan pembekalan Bimbingan Teknik (Bimtek) kepada seluruh pengurus Pimpinan Daerah GNPK-RI Kabupaten/Kota se Sumsel, bertempat di Ball Room Hotel Graha Sriwijaya di Jalan Merdeka, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, Senin (28/9/2020).

Ketua Umum Pimpinan Pusat GNPK-RI, H M Basri Budi Utomo AS SIP didampingi Ketua GNPK RI PW Jabar, Nana Supriatna Hadiwinata mengatakan, pihaknya memaparkan tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi terkait dengan teman-teman pada saat melaksanakan tugas organisasi jangan sampai pelaksanaannya itu justru tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

“Jadi kita ini bukan LSM tetapi Ormas, kita punya tupoksi yang jelas, sehingga saya harapkan nanti kedepan dalam melaksanakan pencegahan korupsi juga lebih Prefentif. Artinya membenahi apa yang menjadi keinginan masyarakat, bahwa yang tidak benar itu disampaikan saja secara tidak benar, kemudian diberikan solusinya, jangan tidak benar tetapi tidak memberikan solusi. Kita memberikan solusi kepada penyelenggara negara,” ujar Basri Budi saat ditemui di Graha Swijaya, Senin (28/9/2020) malam.

Dikatakan Basri, bahwa pihaknya ingin dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi yang tidak pernah tuntas harus segera dilaksanakan. Sehingga bersama-sama melakukan secara kompak dan solid.

“Kita juga mencium adanya sesuatu yang mungkin ada Blunder dari temen-temen GNPK RI di daerah, saya harap semuanya harus tetap solid,” imbuhnya.

“Ayo, kita tuntaskan semuanya pada malam hari ini selesai Clear dan besok dilantik kita lembaran baru itu yang kita harapkan seperti itu, kebersamaan teman-teman ini melaksanakan aturan organisasi jadi setiap yang dilakukan yang dilakukan dan dilaporkan kepada penegak hukum selalu berikan tembusan kepada pusat,” ungkapnya.

Menurutnya, setiap ada perkara di Kabupaten/Kota GNPK RI Pusat mengetahui, apa yang terjadi di daerah sehingga pusat juga melakukan upaya hukum di tingkat atas untuk melakukan penekanan supaya apa yang menjadi laporan masyarakat tidak lanjuti jangan untuk main-main.

“Apabila ada Oknum GNPK RI bermain, kita tidak ada toleransi lagi, jadi kalau ada temen-temen dari GNPK RI yang pelaksanaan tugas organisasi tidak sesuai dengan kode etik organisasi. Kita langsung tindak tegas, tidak ada toleransi dan kita bukan kumpulannya orang-orang koruptor karena GNPK RI independent,” tegas Basri. (Rezaf).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

10 + seven =